Halsel – matabuser.com. Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Halmahera Selatan (Halsel), Maluku Utara, Menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) Bersama Dinas Kesatuan Bangsa dan Politik ( Kesbangpol), Jum’at (14/02).
Kegiatan tersebut bertempat di ruangan rapat Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).
Dalam agenda rapat tersebut, Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah meminta penjelasan terkait dengan penyaluran dana hibah, baik yang diperuntukkan kepada ormas, OKP, maupun LSM yang ada Di Halmahera Selatan.
Munawir Hi.Bahar, Ketua Komisi I DPRD Halsel, kepada media ini menuturkan, pihaknya ingin memastikan penyaluran hibah di sejumlah organisasi kemasyarakatan (Ormas), LSM, dan partai politik tepat sasaran ataukah tidak.
“Kami ingin tahu juga sebetulnya sekalipun ini bukan evaluasi anggaran di Akhir tahun tetapi kami DPRD sebagai lembaga pengawasan ingin tau persis sekaligus memastikan anggaran itu tepat sasaran atau tidak,” tutur Nawir.
Selain itu kata Munawir , pihaknya juga ingin mengetahui mengenai dengan persyaratan apa saja yang harus di penuhi untuk penerima dana hibah.
Kami juga ingin tahu persyaratan apa-apa saja yang harus dipenuhi ormas dan LSM sehingga mereka mendapatkan dana hiba itu, Sehingga kami bisa memantau ormas dan LSM itu bisa mendapatkan hibah yang dimaksud, ujar Munawir.
Sementara menurut Munawir, Kaban Kesbangpol juga menjelaskan realisasi anggaran saja sekitar 99% yang suda selesai disalurkan baik organisasi masyarakat (Ormas), LSM dan partai politik.
Lanjut Munawir, terkait itu isu-isu diluar sana berkaitan dengan upah pemulus kabit Poldagri, pihaknya belum bisa menjelaskan, karena sejauh ini belum ada bukti konkrit.
“Jika benar adanya maka kami akan merekomendasikan ke Bupati Agar yang bersangkutan di evaluasi dan di ganti dari jabatannya,” ungkap Munawir.
“Kami memastikan dari 93 penerima dana hibah tersebut, apakah sudah melengkapi persyaratan sesuai dengan ketentuan atau belum misalnya sekretariat, maupun persyaratan lainnya,”tutup Munawir.
(Biro/Halsel)
