BANTAENG, MB.COM – Ratusan buruh dari PT Huadi Nickel-Alloy Bantaeng Indonesia menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor DPRD Kabupaten Bantaeng pada Selasa (9/7/2025).
Mereka mendesak DPRD segera membentuk Panitia Khusus (Pansus) untuk menangani perselisihan hubungan industrial yang tengah memanas antara pihak perusahaan dan para pekerja.
Aksi damai ini dimulai sejak pagi, dengan massa buruh membawa berbagai spanduk dan poster bertuliskan tuntutan, seperti “BREAK = PHK TERSELUBUNG HANYA CARA PERUSAHAAN LARI DARI TANGGUNG JAWAB”
“SUDAH KERJA SAMPAI MALAM, GAJI DI HUADY IKUT TIDUR, BAYAR KEKURANGAN UPAH LEMBUR KAMI!!”.
Para buruh juga menyuarakan orasi yang menyoroti dugaan pelanggaran hak-hak pekerja, seperti pemutusan hubungan kerja (PHK) sepihak, dan juga menuntut agar segera membayar kekurangan upah buruh.
Koordinator aksi menyampaikan bahwa mereka mendesak DPRD Kabupaten Bantaeng untuk segera membentuk Panitia Khusus (Pansus) untuk menyelidiki dan menyelesaikan konflik ini secara transparan.
Setalah satu jam menyampaikan orasi tuntutan namun tdk di temui oleh Ketua DPRD kabupaten bantaeng, para aksi buruh menutup full jalan poros Bantaeng.
Masih tak kunjung di temui oleh ketua DPRD Bantaeng para Aksi buruh dengan satu komando di bawa kordinator lapangan, Bergeser ke gedung DPRD dan menduduki ruangan rapat paripurna DPRD.
Namun sangat di sayangkan sampai detik ini ketua DPRD tak ada di ruangan ini, terpaksa kami duduk di kursi Anggota DPRD.
“Jika Ketua DPRD berhalangan mungkin ada wakil ketua DPRD untuk melayani aspirasi kami,” ungkapnya.
Aksi buruh Huadi ini mendapat perhatian luas dari masyarakat, karena perusahaan tersebut merupakan salah satu pelaku industri besar yang berkontribusi terhadap perekonomian daerah. Namun, persoalan hubungan industrial yang tidak sehat dinilai bisa menjadi ancaman terhadap stabilitas sosial dan iklim investasi di Bantaeng.
Para buruh menyatakan akan terus mengawal proses ini hingga ada keputusan konkret dari DPRD. Mereka juga mengingatkan bahwa aksi lanjutan tidak menutup kemungkinan akan digelar lebih besar jika tuntutan mereka tidak direspons secara serius.
(Abdi)
