Halsel – matabuser.com. Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPRD Halmahera Selatan, telah menjadikan pembangunan Sekolah unggulan ala Rusia, menjadi atensi dan perhatian serius mereka. Karna batas kontrak proyek Sekolah Ala Rusia ini berahir pada Tahun 2024 kemarin dengan kontrak kerja 180 Hari kalender, dan suda satukali adendum namun Masi terbengkalai.
Ini disampaikan wakil ketua fraksi PKB, Junaidi Abusama, usai melakukan on the spot di lokasi pembangunan sekolah terpadu ala Rusia, bersama komisi I pada Jumat, (14/2/2025) sore kemarin
Junaidi abusama pada media ini menyampaikan sikap tegas Fraksi PKB akan mengawal terus pekerjaan sekolah tersebut sampai tuntas sebagaimana perencanaan awalnya jika tidak selesai sesuai apa yang di sampaikan kadis pada saat RDP fraksi PKB akan merekomdasikan BPK.
“Ini menjadi atensi dan perhatian kami fraksi PKB, kami akan mengawal pekerjaan ini sampai selesai sebab ada beberapa proyek bangunan raksasa yang menjadi sorotan BPK diantaranya mesjid raya, Multiyears dan sekolah terpadu ini yang menelang anggaran ratusan milyar namun progeres pekerjaannya terbengkalai dan itu merugikan daerah dan negara ” kata dia.
Pembangunan sekolah terpadu yang menelan anggaran APBD Halsel sebesar Rp 34.944,369,873.46 (tiga puluh empat miliar sembilan ratus empat puluh empat juta delapan ratus tujuh puluh tiga ribu empat puluh enam rupiah) ini agar tidak menjadi seperti pembangunan Masjid Raya Halsel.
“Menjadi catatan bagi kami fraksi PKB, kami tidak ingin seperti majsid raya Halsel, dan lainya penambahan anggaran dilakukan terus menerus tetapi progresnya tidak selesai-selesai, kalau seperti itu siapa yang harus disalahkan dan siapa yang harus bertanggujawab” ujarnya.
Ia juga mengultimatum kepada pihak kontraktor dan Dinas pendidikan, agar pekerjaan sekolah dilakukan hingga selesai, karena pembangunan tersebut telah dikerjakan sejak tahun 2023 sampai saat ini belum juga rampung hinga ingin ajukan adendum lagi.
“Kalau mau melakukan adendum, maka targetnya harus selesai. Apalagi adendumnya sudah satu kali. Artinya kita tidak bisa membiarkan ini terus-menerus” tutur dia.
“Jadi kita lihat dulu LHP dari BPKP Maluku Utara, apakah bisa dilakukan adendum melebih dari satu, dua, atau tiga kali” sambung dia.
Karena menurut dia, progres pembangunan dan penggunaan anggaran sebesar itu, maka pekerjaan sudah mencapai 90-10 persen. Bukan lagi menambah waktu pekerjaan berulang-ulang.
“Ini nanti jadinya seperti masjid raya, saya ulang lagi. Jadi tidak ada alasan, sekolah itu target finisingnya bertahun-tahun” ucap anggota DPRD dua periode, (14/2).
Sehingga fraksinya di DPRD akan terus memantau dan mengawasi pekerjaan ini, guna tidak menjadi seperti pembangun lain yang tidak tuntas.
Dirinya kali ini tidak main-main. Menurutnya sebagai anggota komisi I dan wakil ketua fraksi PKB, punya tanggung jawab soal pembangunan itu, jika hal seperti ini kita tidak tegas atau lepas kontrol maka dipastikan Halsel dari sisi pembangunan selalu menjadi conto buruk didepan publik lalu bagimna kita bicara kemajuan dan perubahan daerah ini kedepan jau lebih baik dari sebelumnya.
“Saya dan fraksi saya di DPRD tetap mengawal ini. Jadi jika kontraktornya lambat menyelesaikan itu sesuai apa yang disampaikan Ko Hin ke kami di lokasi proyek, maka saya tidak akan main-main” Tegas Junaidi
(Biro/Halsel)
